Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau Yang Bersifat Retroaktif Dalam Perspektif Keadilan

Berawal dari adanya seorang Aparatur Sipil Negara atas nama Dra. Harniwita
M.Kes yang mendapatkan Surat Keputusan Pensiun. Namun betapa kagetnya Ia
karena Surat Keputusan Pensiunnya terhitung sejak tahun 2010 yang berarti
Keputusan Gubernur Riau itu berlaku mundur 9 tahun dari yang seharusnya.
Surat Keputusan Gubernur Riau tersebut tidak sesuai dengan perspektif
keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme dan
prosedur penetapan pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta untuk
menjelaskan apakah pemberhentian yang bersifat retroaktif sesuai dalam
perspektif keadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar dan tata cara
pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberhentian yang bersifat
retroaktif tidak sesuai dalam perspektif keadilan. Dimana, hukum administrasi
negara tidak mengenal adanya asas retroaktif karena berlaku asas non retroaktif
yaitu Asas legalitas yang berarti setiap tindakan atau perbuatan pejabat negara
harus diatur dalam peraturan hukum terlebih dahulu, artinya suatu aturan hukum
tidak dapat diberlakukan surut. Pemerintah Daerah dalam menerbitkan
keputusan tata usaha Negara baik dari sisi prosedur dan substansi keputusan tata
usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang
baik khususnya asas profesionalitas, kepastian hukum dan asas kecermatan