Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Kepala Desa yang mengangkat perangkat desa tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam aturan perundang-undangan, sehingga pengangkatan perangkat desa tersebut batal demi hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa Kualu kecamatan Tambang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bagaimana hambatan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa Kualu kecamatan Tambang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa Kualu kecamatan Tambang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Sosiologis. Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan metode induktif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa Kuau kecamatan Tambang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa apabila dalam proses pengangkatan perangkat desa ada pihak yang keberatan dapat mengambil langkah dengan mengajukan keberatan kepada kepala desa. Hambatannya bahwa minimnya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan, ketidak sesuaian kriteria dalam mengangkat Perangkat Desa. Upayanya bahwa melakukan sosialisasi mengenai kriteria calon penjaringan maupun penyaringan calon perangkat desa, transparansi dalam penjaringan serta penyaringan bakal calon perangkat desa benarbenar sesuai kriteria yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Pihak yang merasa dikecewakan dapat mengajukan keberatan kepada kepala desa.