Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Akibat Kegiatan Industri Sawit Pt Sawit Riau Makmur Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat banyaknya kerugian yang di dapat oleh masyarakat sekitar yang mana pabrik kelapa sawit sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem lingkungan atau tercemarnya aliran sungai akibat pembuangan limbah cair secara sembarangan selain itu juga tercemarnya udara berakibatkan pada gangguan pernafasan yang dapat merugikan masyarakat yang berdomisili sekitar pabrik industri kelapa sawit tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran akibat kegiatan industri sawit PT. Sawit Riau Makmur di Kecamatan tanah putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap pencemaran akibat kegiatan industri sawit PT. Sawit Riau Makmur di Kecamatan tanah putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pencemaran akibat kegiatan industri sawit PT. Sawit Riau Makmur di Kecamatan tanah putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sampai saat ini pabrik kelapa sawit PT. Sawit Riau Makmur di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan limbah yang kurang baik berupa pembuangan limbah cair secara sembarangan sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem lingkungan atau tercemarnya aliran sungai. Hambatan yang timbul adalah tidak adanya sanksi tegas yang diberikan oleh Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang tersebut, masih rendahnya kesadaran hukum terhadap masyarakat maupun perusahaan yang membuat PT. Sawit Riau Makmur tidak jera dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah memberikan sanksi yang tegas seperti teguran tertulis, perhentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan pemerintah dan uang paksa maupun sanksi pidana, meningkatkan koordinasi yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dan menambah sarana prasarana dan operasional serta memberikan sosialisasi kepada PT. Sawit Riau Makmur agar timbulnya kesadaran hukum terhadap lingkungan hidup.